“Kalau kemudian PKS dianggap tidak sejalan dan dikeluarkan, sejarah yang akan menilai. Apakah memang yang lebih baik itu tetap berada dikoalisi atau justru tetap konsisten menegakkan hukum dengan memberantas mafia pajak sekalipun risikonya harus berada di luar koalisi,” ujar mantan Presiden PKS itu kepada wartawan di Gedung DPR RI Rabu (3/3/2011).
Hanya saja dia menyayangkan keputusan itu apabila benar diambil karena sejatinya tak ada persoalan antara PKS dengan partai mitra koalisi. Bagi Hidayat, yang perlu dievaluasi adalah soliditas parpol mitra koalisi.
Persoalan beberapa partai anggota koalisi memiliki sikap berseberangan dalam Hak Angket Mafia Pajak secara substansial tidak masalah. Sebab sejatinya memiliki tujuan yang sama dengan pemerintah, yaitu memberantas mafia pajak.
Hidayat lantas mencontohkan sikap beberapa anggota Partai Demokrat yang di awal digulirkannya hak angket pajak memberikan dukungan, bahkan menginisiasi. Namun pada tahap selanjutnya mengubah haluan. Sikap semacam ini perlu dievaluasi karena menimbulkan kebingungan di antara partai mitra koalisi.
“Kalau memang ingin hak angket sejak awal jangan begitu, tapi kalau memang sejak awal menolak jangan menginisiasi terus mundur di tengah jalan. Saya kira itu bagian yang harus dievaluasi, ke depan harus lebih fokus dan serius lagi mengelola koalisi ini lebih sukses karena memang waktunya tidak panjang,” ungkapnya.
Dia pun menilai isu reshuffle yang berkembang belakangan ini justru kontraproduktif dengan kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II. "Masalah angket sudah lewat, jangan kemudian Pak SBY disibukkan dengan isu reshuffle dan tidak reshuffle karena hal itu akan menggangu kinerja para menteri juga, kalau tiap hari isunya seperti itu terus, kinerja tidak akan baik," tandasnya. (okezone/ ful)
0 komentar :
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !